Description:
Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia guna memerangi tindak pidana pencucian uang sebagai wujud dari kepastian hukum di negara kita ini Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif artinya suatu kajian ilmiah yang dilakukan mendasarkan pada penelaahan undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan, yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang. Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu sumber hukum primer adalah semua sumber bahan hukum pustaka yang terdiri dari hukum positif mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, Sedangkan sumber hukum sekunder adalah keseluruhan informasi tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui wawancara dengan hakim atau jaksa. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini. Hasil penelitian dapat disimulkan bahwa Ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf g UU. No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melarang adanya investasi yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana kejahatan, yang bertujuan untuk menyamarkan dan membaurkan uang hasil kejahatan tersebut kedalam kegiatan investasi sehingga terlihat menjadi uang halal (bersih). Jika hal ini terjadi maka pelakunya dapat dijerat dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

URL:
http://repository.unsuri.ac.id/uploads/3.-JURNAL-TINDAK_PIDANA_PENCUCIAN_UANG_DALAM_INVESTASI_BERDASARKAN_UU_NO._25_TAHUN_2003_TENTANG_TINDAK_PIDANA_PENCUCIAN_UANG.pdf

Type:
Kemasyarakatan

Document:
JURNAL

Date:
17-09-2021

Author:
Samuji